Rabu, 07 November 2012

Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.

Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

Prinsip perbankan syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :
  1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
  2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
  3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
  4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
  5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
Prinsip perbankan syariah pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat karena menjanjikan keseimbangan sistem ekonominya.

Fungsi Bank umum syariah
  1. Manajemen Investasi
    Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini ber-dasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. 
  2. Investasi
    Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditem-patkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.
  3. Jasa-Jasa Keuangan
    Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa ke-uangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan
  4. Jasa Sosial
    Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam me-laksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup


Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah

http://kinantiarin.wordpress.com/pengelolaan-bank-umum-syari%e2%80%99ah/


Definisi Penggunaan Dana Pensiun


Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Pada dasarnya program pensiun memiliki 3 fungsi, meliputi fungsi asuransi, fungsi tabungan dan fungsi pensiun. Program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun.
Program pensiun memiliki fungsi tabungan, karena selama masa program Anda diharuskan untuk membayar iuran. Dan program pensiun memiliki fungsi pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup.

Berdasarkan UU No 11 tahun 1992, di Indonesia mengenal 3 jenis dana pensiun yaitu:

1.      Dana pensiun pemberi kerja,
adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2.      Dana pensiun lembaga keuangan,
adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pkerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atai perusahaan asuransi jiwa.

3.      Dana pensiun berdasarkan keuntungan,
adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 1992 penyelenggaraan dan bentuk program dana pensiun dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit), yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution) yang dilakukan oleh DPLK dan DPPK.
Sedangkan iuran dana pensiun dapat dilakukan oleh Anda sendiri (individu)
dan hanya dapat dilakukan di DPLK. Sedangkan iuran yang dilakukan oleh pemberi kerja dan peserta maupun hanya pemberi kerja saja yang mengeluarkan iuran dapat dilakukan di DPPK maupun DPLK.

Adapun beberapa manfaat atau keuntungan bagi orang yang menggunakan Program Dana Pensiun, yaitu:

1.      Manfaat pensiun normal,
adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

2.      Manfaat pensiun dipercepat,
adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.

3.      Manfaat pensiun cacat,
adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.


Sumber : 

  • http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_pensiun
  • http://www.aamai.or.id dan http://www.bapepam.go.id/dana-pensiun/edukasi
  • http://nopriwansa.blogspot.com/2010/02/dana-pensiun.html

Minggu, 04 November 2012

Leasing ( sewa guna usaha )


Leasing ( Sewa guna usaha ) kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (finance lease) maupun tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 adalah: ”Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian leasing terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:

1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (option right)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama
7. Adanya pihak lessor
8. Adanya pihak lesse


Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :

  • jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor
  •  Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya :
    - 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I,
    - 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III,
    - 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan.
  • Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :

  • Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor.

  • Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
 
Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dapat dilaksanakan sebagai berikut :

  • Sewa guna usaha Langsung (Direct Lease).
    Dalam transaksi ini lessee belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek sewa-guna-usaha, sehingga atas permintaannya lessor membeli barang modal tersebut.

  • Penjualan dan Penyewaan Kembali (Sale and Lease Back).
    Dalam transaksi ini lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa-guna-usaha antara lessee (pemilik semula) dengan lessor (pembeli barang modal tersebut).

  • Sewa guna usaha Sindikasi (Syndicated Lease)
    Yaitu beberapa perusahaan sewa guna usaha secara bersama melakukan transaksi sewa-guna-usaha dengan satu lessee. Dalam hal ini salah satu perusahaan sewa guna usaha akan bertindak sebagai koordinator, sehingga lessee cukup berkomunikasi dengan koordinator ini.


Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha. Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.



Sumber : 
  • http://id.wikipedia.org/wiki/Leasing
  • http://kinantiarin.wordpress.com/pengelolaan-pegadaian-dan-leasing/

Dampak Peningkatan Inflasi Terhadap Dunia Perbankan


Definisi Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

NPL ( Net Performance Loan ) perbankan asing mengalami peningkatan dalam kuartal pertama ini disertai dengan turunnya asset serta laba perbankan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Sebagai contoh : Citibank, mencatatkan peningkatan NPL gross menjadi 7,33% dari posisi sebelumnya 4,75%. NPL net meningkat menjadi 0,99% dari sebelumnya 0%. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga bank tersebut juga menurun menjadi 73,60% dari semula 81,43%, demikian juga net interest margin (NIM) menjadi 7,95% dari 8,85%. Nilai aset Citibank dari posisi akhir tahun lalu Rp45,02 triliun menurun pada akhir kuartal pertama menjadi Rp43,14 triliun. Namun, secara year-on-year aset mengalami kenaikan dibandingkan dengan Maret 2007 sebesar Rp37,92 triliun. 

HSBC mencatatkan kenaikan NPL gross dari posisi semula 10% menjadi 11%. Namun, indikator keuangan lainnya, seperti DPK, realisasi kredit dan laba mengalami kenaikan. Sedangkan. kenaikan NPL terbesar kategori bank asing dialami Standard Chartered dari posisi Maret 2007 pada level 4,2% menjadi 6,29% (y-o-y). Sementara itu, ABN Amro meski mengalami penurunan NPL gross, rasio kredit bermasalah net-nya mengalami kenaikan dari 0,51% menjadi 0,58%. 
Hal ini menandakan rendahnya kemampuan masyarakat dalam membayarkan kredit. Hal ini ditopang oleh nilai uang yang semakin tidak berarti dalam era modern ini dikarenakan inflasi telah menggerogoti nilai mata uang Indonesia. Ditambah lagi, semakin banyak pengannguran yang tercipta akibat inflasi
Pihak Bank Indonesia sedang mempertimbangkan sebuah kebjakan moneter sebagai aksi atas efek dari kenaikan harga BBM Bersubsidi 28,7 persen pada 23 Mei lalu. Beberapa pilihannya antara lain adalah instrument suku bunga dan likuiditas. Kebijakan ini diambil agar kenaikan harga BBM tidak akan merembet kemana-mana. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan tindakan bantuan dari pemerintah sehingga tidak hanya menggunakan instrument moneter guna mengatasi inflasi. Mungkin instrument fiskal tepat untuk dilakukan.

Tindakan BI jika menaikan suku bunga akan membuat dunia pasar modal menjadi semakin terkoreksi menuju titik terendah. Hal ini dibuktikan dengan pengumuman tingkat inflasi yang telah merendahkan Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan kemarin. Kebijakan Bank Indonesia dalam menaikan suku bunga akan menambah beban yang akan ditanggung oleh Bank Indonesia dalam membayarkan bunga sehingga posisi ini akan membuat Bank Indonesia mengalami defisit dalam laporan keuangan yang mereka laporkan.



Sumber :
  • http://www.scribd.com/
  • http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi